Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan implementasi Undang-Undang Pelanggaran Hukum Korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan memanfaatkan algoritma K-Means. Korupsi yang terus terulang di Indonesia selama rentang waktu yang lama telah mencapai tingkat darurat, sehingga penting untuk menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Dalam penelitian ini, majelis hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dianalisis menggunakan metode K-Means Clustering dan silhouette coefficient untuk memutuskan perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian pada negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah cluster yang optimal adalah 3, dengan nilai sebesar 0.686. Namun, terdapat juga nilai terendah pada jumlah cluster 4, yaitu 0.454. Cluster-cluster tersebut kemudian dibagi menjadi tiga kelompok pelaksanaan pemidanaan, yaitu sudah terlaksana dengan 108 kasus, akan terlaksana dengan 26 kasus, dan belum terlaksana dengan 2 kasus. Seluruh cluster memiliki silhouette score sebesar 0.742, menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan pemidanaan. Penelitian ini memberikan bukti konkret bahwa majelis hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melaksanakan Undang-Undang kejahatan korupsi dengan mempertimbangkan kerugian negara. Dengan memanfaatkan algoritma K-Means, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan pemidanaan di pengadilan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung upaya meningkatkan implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin.