Di era modern saat ini, penggunaan pestisida sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas petani dan sektor pertanian. Namun demikian pestisida termasuk salah satu bahan kimia beracun dan berbahaya (B3) dan termasuk zat pencemar organik yang persisten (persisten organic pollutans / POPs) dimana memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundangundangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan pestisida di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang/peraturan lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan pestisida mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan pestisida dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan pestisida juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi dampak negatif pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat sebagai pemakai, pabrik penghasil, dan pemerintah yang memberi izin produksi akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.