Penambangan emas tradisional tanpa izin banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Penambangan tersebut dilakukan oleh rakyat dan pengolahan emas menggunakan merkuri, semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka tidak berfikir dampaknya terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dan aspek hukum yang dapat menjeratnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sinergisitas payung hukum dan praktek penegakan hukum pada pertambangan emas tanpa izin (PETI), khususnya pada pada kasus penambangan emas di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan emas yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Banyumas rawan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan kecelakaan kerja. Maraknya penambangan emas tanpa izin menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Semua peraturan dan undang-undang yang ada secara bersinergi sudah mengatur bagaimana kegiatan tambang emas rakyat yang seharusnya agar tidak membuat permasalahan bagi lingkungan. Hanya saja implementasinya di lapangan masih banyak pelanggaran, terutama masalah perizinan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas yang dilakukan secara liar ialah dengan tindakan preventif dan represif.