Jumlah dan jenis Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) semakin banyak sangat berpotensi membahayakan lingkungan dan kehidupan sehingga harus dikelola dengan sangat baik. Sebagai landasan hukum Peraturan Perundangan-undangan terkait dengan pengelolaan limbah B3, UU No.32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya yaitu PP No.101 tahun 2014 dan Permen LHK No. P95 tahun 2018 harus memiliki substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang baik. Selain itu juga harus mampu berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis peraturan Perundang- undangan yang berlaku pada pengelolaan limbah B3. Selain itu juga menguraikan tentang potensi-potensi pelanggaran dan antisipasinya. Analisis dilakukan secara yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa perundang-undangan tersebut memiliki substansi dan struktur yang baik dan komprehensif, implementasinya yang baik diharapkan bisa menumbuhkan budaya hukum yang baik. Dari sisi fungsinya, peraturan perundang-undangan tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan apabila didukung dengan implementasi yang baik dan tegas di lapangan. Potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bisa dari sisi subyek hukum terkait dengan pemberian izin dan pengawasan maupun dari obyek hukum terkait penyalahgunaan izin dan manipulasi data. Antipipasi pelanggaran dapat diantisipasi dengan peyederhanaan perizinan dan kemudahan akses data serta peningkatan jumlah dan kualitas pengawasan. Kesimpulannya adalah bahwa peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan limbah B3 secara teori hukum dan fungsi hukum sudah baik, namun banyak potensi pelanggaran terhadap peraturan di lapangan sehingga harus diantisipasi